KALTENGSATU, Muara Teweh – Bupati Barito Utara H. Shalahuddin, bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperkuat komitmen membangun desa melalui sinergi antarpemerintah, peningkatan kualitas data penerima bantuan, serta kepatuhan terhadap aturan pengelolaan lahan gambut.

Komitmen tersebut mengemuka dalam Dialog Interaktif Bersama Kepala Desa se-Kabupaten Barito Utara yang digelar di Aula Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Barito Utara, Muara Teweh, Senin (29/6/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran yang diwakili Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah Yulindra Dedi selaku Ketua Tim Provinsi sekaligus Sekretaris DAD Provinsi Kalimantan Tengah, Wakil Bupati Barito Utara Felix Sonadie Y. Tingan, Sekretaris Daerah Muhlis, unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah, para camat, kepala desa se-Barito Utara, serta sejumlah undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati H. Shalahuddin menegaskan bahwa dialog tersebut menjadi forum strategis untuk menyamakan persepsi dan memperkuat koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, kecamatan hingga pemerintah desa dalam menjalankan berbagai program pembangunan.

"Forum ini menjadi wadah untuk menyamakan persepsi, menyerap berbagai masukan, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten, kecamatan hingga desa. Camat dan kepala desa merupakan garda terdepan penyelenggaraan pemerintahan. Keberhasilan berbagai program pembangunan sangat ditentukan oleh kuatnya pelaksanaan di tingkat desa," kata H. Shalahuddin.

Bupati juga meminta seluruh camat dan kepala desa segera menindaklanjuti berbagai arahan yang disampaikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah agar pelaksanaan program pembangunan berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Saya berharap seluruh arahan dan kebijakan yang telah kita rumuskan bersama dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Dengan kerja sama yang baik, pembangunan di Barito Utara akan semakin efektif, tepat sasaran, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran, melalui Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah Yulindra Dedi, menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi dalam pembukaan lahan, khususnya kawasan gambut.

"Setiap kegiatan pembukaan lahan, terutama lahan gambut, wajib mengantongi izin dari instansi yang berwenang. Hal ini penting untuk memastikan seluruh aktivitas berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan," ujar Agustiar Sabran dalam arahannya yang dibacakan Yulindra Dedi.

Selain itu, Gubernur juga menginstruksikan pemerintah desa agar segera melakukan pemutakhiran data masyarakat penerima berbagai program bantuan, termasuk Program Pasar Murah dan Kartu Huma Betang Sejahtera.

"Data masyarakat harus benar-benar valid, akurat, dan selalu diperbarui. Dengan data yang tepat, bantuan pemerintah dapat disalurkan kepada masyarakat yang benar-benar berhak sehingga program kerakyatan berjalan tepat sasaran," tegasnya.

Selain membahas sinkronisasi program pemerintah, dialog interaktif tersebut juga membahas berbagai isu strategis lainnya, mulai dari penyelenggaraan pemerintahan desa, pelayanan publik, pengelolaan keuangan desa, pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat, hingga upaya menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban di daerah.

Menutup kegiatan, Bupati H. Shalahuddin mengajak seluruh unsur pemerintah untuk terus memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan yang berkelanjutan.

"Semoga pertemuan ini semakin memperkuat komitmen kita bersama dalam menghadirkan pemerintahan yang baik, pelayanan yang semakin berkualitas, serta mewujudkan masyarakat Barito Utara yang maju, sejahtera, dan berkeadilan," pungkasnya.(kh3)